Heboh Anak-Anak Serukan 'Bunuh Menteri' Saat Demo Full Day School, Ini Klarifikasinya
Pihak PBNU membantah adanya yel-yel kasar dan seruan 'bunuh menteri'. Jikapun ada, itu adalah ulah dan provokasi dari oknum tidak bertanggungjawab.
Kanal247.com - Sebuah video aksi demo full day school mengegerkan pengguna media sosial. Pasalnya dalam postingan berdurasi singkat itu terdengar anak-anak yang memprotes kebijakan tersebut bahkan menyerukan "bunuh menteri".
Beredarnya video tersebut tak pelak langsung menjadi perhatian sejumlah pihak. Banyak di antara masyarakat yang menyayangkan hal tersebut dan menyalahkan koodinator aksi. Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan jika seruan "membunuh" tersebut sangat berbahaya terutama untuk perkembangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Banyak kabar simpang siur terkait video tersebut. Ada yang menyebutkan jika peristiwa tersebut terjadi di Purbalingga. Meski belakangan diketahui jika demo yang kontroversial itu digelar di Lumajang. Pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru-baru ini angkat bicara memberikan klarifikasi.
"Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," ujar Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini.
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (AMPPI) selaku penanggung jawab aksi juga memberikan penjelasan. Mereka mengatakan jika aksi tersebut sebenarnya berisi istighosah dan tidak ada long march. Mereka juga tidak menginstruksikan yel-yel dan ucapan kasar seperti yang ramai beredar di media sosial. Mereka menegaskan jikapun ada, maka hal tersebut tidak termasuk rangkaian aksi dan merupakan perbuatan dari oknum tidak bertanggungjawab.
Lebih lanjut, mereka juga membahas mengenai rilis yang dikeluarkan oleh KPAI. Menurutnya pernyataan itu tidak berdasarkan fakta sebenarnya lantaran hanya melihat dari video yang beredar. Oleh karenya diimbau semua pihak agar tidak mudah terpancing terkait isu aksi demo tersebut.
Sementara itu, kebijakan full day school sendiri belakangan memang menuai beragam polemik. Banyak orangtua murid yang mengajukan protes lantaran menganggap peraturan itu memforsir anak-anaknya. Presiden Joko Widodo sendiri baru-baru ini juga menyatakan jika full day school adalah tidak wajib.
"Saya tegaskan lagi: tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Yang selama ini 6 hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah," tulis Jokowi pada Senin (14/8). "Saya tegaskan lagi: tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Yang selama ini 6 hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah. Intinya program pendidikan karakter Full Day School, fleksibel. Yang terpenting pendidikan anak didik tetap berkualitas."
