Drama 'Snowdrop' Diminta Berhenti Produksi, Begini Tanggapan Pemerintah Korea

Foto: Drama 'Snowdrop' Diminta Berhenti Produksi, Begini Tanggapan Pemerintah Korea Instagram



Belum tayang, drama 'Snowdrop' harus menerima adanya petisi yang meminta tim produksinya berhenti mengerjakan proyek tersebut. Atas kontroversinya ini mendapat tanggapan dari pemerintah Korea Selatan.

Kanal247.com - Kontroversi drama JTBC "Snowdrop" hingga saat ini masih menjadi pertanyaan besar bagi kalangan publik mengenai kelanjutan pembuatan proyek tersebut. Setelah muncul petisi di website resmi Blue House agar drama "Snowdrop" dihentikan, akhirnya pihak Blue House memberikan tanggapan terbarunya.

Pada Jumat (14/5), pihak Blue House memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi drama dan petisi yang menuntut "Snowdrop" untuk tidak dilanjutkan. Pemerintah Korea Selatan menanggapi dengan bijak atas kekhawatiran warga Korea mengenai drama ini.

"Pengaju petisi yang menuliskan 'Berhentikan Syuting Snowdrop' menuntut untuk pemberhentian proses syuting drama dan berkata, 'Mereka menghina gerakan demokratis dan mencoba untuk mengagungkan NIS'. Lebih dari 220 ribu orang berpartisipasi dalam petisi ini. Pihak stasiun TV yang akan menyiarkan drama 'Snowdrop' berkata, 'Kontroversi saat ini berawal dari kombinasi bagian kecil sinopsis yang belum selesai dan tulisan mengenai perkenalan karakter. Ini bukan drama yang menghina suatu gerakan demokratis dan mengagungkan mata-mata dan NIS'," tulis pihak Blue House.

Seperti yang terjadi sebelumnya, kekhawatiran ini mulai muncul ketika kontroversi "]t=Joseon Exorcist]" yang dinilai menyimpang dari sejarah sehingga drama tersebut batal tayang sejak dua episode perdananya. Kekhawatiran ini kembali muncul saat mengetahui sinopsis "Snowdrop" sehingga pengaju petisi dan pendukungnya menganggap ada distorsi atau penyimpangan sejarah melalui drama tersebut. Pengaju petisi bahkan meminta pemerintah Korea Selatan untuk turun tangan dalam menghentikan drama ini.

"Saat ini drama tersebut sedang dalam proses produksi. Intervensi langsung dari pemerintah dalam proses pembuatan dapat melanggar kebebasan berekspresi yang di mana membutuhkan pendekatan dengan lebih hati-hati. Pemerintah menghormati usaha pengendalian pribadi dan pilihan mengurus kebutuhan pribadi yang dibuat di sektor pribadi. Termasuk para kreator, produser dan penjarawan, untuk konten yang bertentangan dengan sentimen nasional," lanjut pihak Blue House.

"Komisi Standar Komunikasi Korea akan terus meninjau keadilan, pihak publik dan memenuhi tanggung jawab penyiaran publik. Untuk ke depannya, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan para artis dan tokoh budaya sehingga berbagai macam diskusi terkait pembuatan budaya dapat dilakukan dengan cara yang lebih sehat," tutup pernyataan pihak Blue House.

Sementara itu, meski drama yang dibintangi oleh Jisoo BLACK PINK dan Jung Hae In ini belum tayang, banyak yang sebenarnya menantikan tontonan ini. Terlepas dari kontroversinya, seperti yang sudah dijelaskan sekali lagi oleh tim produksi drama jika pengaju petisi dan pendukungnya ini belum membaca sinopsis lengkapnya.

Komentar Anda

Tags

Topik Berita

Rekomendasi Artikel