Usai Raffi Ahmad, Kini Tompi Protes Lonjakan Tagihan Listrik Bulanan

Foto: Usai Raffi Ahmad, Kini Tompi Protes Lonjakan Tagihan Listrik Bulanan twitter



Tompi mengeluhkan tagihan listrik bulanan melalui Twitter pribadinya seraya memberikan teguran tegas kepada pihak PLN karena tidak memberikan informasi dengan baik.

Kanal247.com - Lonjakan biaya tagihan bulanan listrik memang membuat banyak orang kesulitan. Bahkan para selebriti yang dikenal mempunyai penghasilan fantastis pun tak ragu mengungkapkan kekecewaan mereka mengenai tingginya biaya listrik.

Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat mengungkapkan keluhan lantaran biaya tagihan listrik rumahnya lebih dari 17 juta rupiah. Kali ini, Tompi menjadi salah satu yang terlihat mengungkapkan protes atas biaya tagihan listrik melalui Twitter pribadinya, @dr_tompi.

"TAGIHAN PLN MENGGILA! Ini dr PLN kagak ada konfirmasi2 main sikat aja," seru Tompi pada salah satu cuitannya kemarin, Rabu (10/6).

tompi keluhkan lonjakan tagihan listrik

Sumber: Twitter

Tompi pun mendapatkan balasan dari pihak PLN mengenai keluhannya. Tompi menerangkan jika kantornya tutup selama 3 bulan.

"Mohon maaf atas kendala yang dialami saat ini ya Kak, agar admin dapat melakukan pengecekan dapat dibantu Id pelanggannya via DM ya," balas pihak PLN. "Besok sy kirim ya. Itu kantor kosong gak dipake krn hampir 3 bulan tutup," ucap Tompi.

Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik itu pun memberikan pesan untuk layanan PLN yang dirasa kurang baik. Pasalnya, menurut Tompi PLN tidak memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai kebijakan mereka. Sehingga, kerap terjadi kesalahpahaman.

"Pada tahu gak , kl PLN itu ternyata : ada tarif minimum yg harus dibayarkan meski gak ada pemakaian ( kecuali sistem prepaid / token isi ulang). Nah kasus di gw ternyata harus bayar 2.1 jt per bulan meski gak dipake. Yg disayangkan adalah hal2 bgini “kurang terinfokan “ di awal" tutur Tompi, Kamis (11/6).

"Barusan ketemuan ama petugas lapangan PLN, mrk jelaskan hal2 yg menurut sy di jelaskan diawal berlangganan secara gamlang. PUBLIK harus tau hak dan kewajibanya. Sehingga tdk terkesan negatif saat ada kasus salah hitung," lanjut Tompi.

"Utk kasus sy kmrin : yg satu salah hitung , satunya ternyata Kena minimum bayar 2.1 jt per bulan meski tempat tutup. Meski ada mekanisme kompensasi, namun selama ini tdk ter informasikan dengan baik," terang Tompi. "Sy rasa PLN perlu memperbaiki KOMUNIKASI PUBLIK nya dan lebih lugas / gamblang dalamnpenjelasan," tutup Tompi.

Komentar Anda

Tags

Rekomendasi Artikel