Megawati Soekarnoputri Pensiun dari PDI-P, Jokowi Penggantinya?
Benarkah Jokowi yang memulai karier di PDI Perjuangan dianggap mampu menjadi ketua umum?
Kanal247.com - Joko Widodo alias Jokowi disebut berpeluang untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Hal ini terkait dengan pernyataan dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang ingin pensiun dari politik.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pun memberikan pernyataan terkait dengan peluang Jokowi untuk menjadi ketua umum partai PDI Perjuangan dalam program "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV pada Senin, 3 April 2017. "Pak Jokowi sendiri kan pernah menjadi Wakil Ketua DPD Jawa Tengah. Dia merasakan betul suka dukanya sebagai pimpinan partai saat itu," tuturnya dilansir Kompas.
Lebih lanjut, Hasto akan memberikan dukungan kepada Jokowi. "Sehingga dalam konteks seperti itu, Pak Jokowi akan lebih berkonsentrasi untuk bagaimana bisa menjadi Presiden RI dan kami akan memberikan (dukungan)," lanjutnya.
Seperti diketahui, Jokowi memulai karier politik di PDI Perjuangan pada tahun 2005. Jokowi mencalonkan diri sebagai Wakil Kota Solo bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Solo F.X Hadi Rudyatmo pada saat itu. Tahun 2010, Jokowi terpilih sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dimana Murdoko sebagai ketuanya. Selanjutnya, pada tahun 2012 Jokowi memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tahun 2014 pun menjadi puncak jokowi setelah memenangkan Pilpres 2014 meski statusnya adalah kader PDI Perjuangan.
Hamdi Moeloek, pakar psikologi politik menilai bahwa political leadership harus menjadi wacana terdepan setelah rencana mundurnya Megawati. PDI Perjuangan haruslah mencari sosok sekelas Megawati dengan nilai lebih di usia muda sehingga mampu menjadi magnet ideologis dan pemersatu di partainya.
Dalam hal ini, pemilihan pimpinan partai politik masih dihadapkan oleh fakta bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang rendah. Selanjutnya, tingkat kepercayaan publik bahwa partai politik mampu melahirkan kepemimpinan politik juga tidak sama rendahnya. "Ini gejala yang sebenarnya meresahkan kita bahwa partai itu kelembagaannya belum maksimal. Ini salah satu indikatornya adalah kaderisasi," papar Hamdi.
Hamdi juga menuturkan bahwa partai politik sering menggunakan jalan pintas, yaitu mencalonkan sosok-sosok populer untuk diajukan dalam posisi strategis tanpa melalui jalur rekrutmen."Ini gejala presidensialisasi partai politik atau personalisasi partai politik. Artinya partai bergantung pada figur, bukan pada sistem. Sistem melahirkan kaderisasi yang banyak dan sehingga partai punya kadernya sendiri untuk diajukan menjadi calon presiden, misalnya," tuturnya.
Hamdi mengatakan bahwa PDI-P juga melakukan hal serupa. Ada pihak PDI-P yang menyatakan bahwa Jokowi adalah kader tulen, namun juga banyak suara yang menyatakan sebaliknya. "PDI-P mengklaim bahwa Pak Presiden Jokowi sekarang ini adalah kader tulen. Tapi banyak juga yang mengatakan di luar, wah itu bukan kader tulen. Itu kader anak kost istilahnya. Bukan penghuni sejati rumah PDI-P," pungkasnya.
